Kekerasan ekstrem yang terjadi di Indonesia selama masa penjajahan Belanda bersifat struktural. Dalam hal ini, otoritas Belanda gagal mencegah, mengendalikan, menyelidiki dan menghukum pelaku kekerasan ekstrem.

Sebagaimana disampaikan Dr. Remy Limpach dari Netherlands Institute of Military History (NIMH) pada Seminar Internasional bertajuk “Decolonialization & Political Violence in Indonesia: Reflections of The Past”,  Selasa (8/10) di Ruang Seminar Pascasarjana Kampus Terpadu UMY. Seminar diselenggarakan oleh Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik bekerjasama dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan, International Program of Government Affairs and Administration (IGOV), dan Magister Ilmu Pemerintahan UMY.

Dr. Remy Limpach menerangkan adanya faktor utama yang mendorong kekerasan yang dilakukan pihak Belanda. Faktor utama di antaranya, kekurangan personel tentara dikombinasikan dengan tujuan yang terlalu ambisius dan meremehkan pasukan Indonesia (berlebihan), kepemimpinan yang tidak memadai dari atas ke bawah (pengalihan tanggung jawab) sistem peradilan yang terlalu padat dalam kombinasi dengan penjara yang penuh sesak, dan gagalnya peradilan militer dan kurangnya hukuman.

Selain Dr. Remy Limpach, Dr. Zuli Qodir, M.Ag (Kaprodi S3 Politik Islam), dan David Efendi, M.A.,(Dosen Ilmu Pemerintahan) turut serta menjadi narasumber pada seminar tersebut.

Dr. Zuly mengungkapkan aktor pelaku kekerasan dapat berupa institusi negara (misal: menteri, militer, polisi), Perusahaan (multinasional, nasional), dan masyarakat (bandit, preman).

Sementara itu, David Efendi menerangkan bahwa Belanda sedang membangun politik etis sebagai upaya memperbaiki/mengkoreksi sejarah penjajahan yang dilakukan di Indonesia. (Foto: Adibah)