umy-mgps-3-desember Sebagai penganut muslim terbesar dan negara yang paling demokratis di dunia, Indonesia memiliki hak istimewa untuk mengajarkan Timur Tengah bagaimana menangani Islam dan demokrasi. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Prof. Noorhaidi Hasan saat menyampaikan materi pada Mahathir Global Peace School (MGPS) yang berjudul “Islam and democracy: Comparing Middle Eastern and Indonesian Experiences in Dealing with Political Transition and Conflict Situation,” Sabtu siang (3/12) di Gedung AR Fachruddin A lantai 5 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

“Timur Tengah dapat menerapkan demokrasi yang diterapkan oleh Eropa, Amerika Serikat, Australia maupun negara lainnya. Akan tetapi demokrasi pada negara-negara tersebut tidak memiliki pengalaman yang spesifik dalam membangun dialog dengan Islam,” ungkap Guru besar UIN Sunan Kalijaga tersebut.

Dalam kutipan Bernard Lewis sejarawan Yahudi bidang Timur Tengah, Prof. Noorhaidi menyebutkan bahwa umat muslim di Timur Tengah belum siap menerapkan demokrasi dalam menciptakan pemilu yang bebas dan adil. Ketidaksiapan tersebut didasari dengan doktrin totaliter yang telah melekat pada diri pemerintah Timur Tengah. “Bagi mereka yang mempercayai Allah, mereka akan mengikuti Nabi Muhammad. Mereka mengharapkan praktik yang terbaik yaitu berbasis syariah dan sunnah,” jelasnya.

Sementara itu, keputusan dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia, Prof. Noorhaidi mengatakan lebih lanjut bahwa demokrasi dilaksanakan pada masa transisi. Indonesia meyakini bahwa demokrasi akan menjamin partisipasi yang lebih besar dalam mengambil keputusan, sehingga akan membawa keadilan.
Disamping dari prinsip demokrasi, indonesia melakukan berbagai agenda reformasi. Agenda tersebut didukung oleh kesepakatan sipil, terutama demiliterisasi (pengulangan pengaruh militer).

Akan tetapi, setelah memutuskan untuk menerapkan demokrasi, Prof. Noorhaidi mengatakan bahwa terjadi kerusuhan dan konflik di berbagai daerah di Indonesia. Konflik mencuat antara pro- Islamist dan kelompok sekuler. “Pada masa transisi bermunculan kelompok radikal, seperti laskar jihad, MMI dan JI. Ditambah muncul konflik regional termasuk di Maluku, Poso dan Kalimantan Barat. Hingga pada tahun 2000 sampai 2010 bom terjadi di banyak tempat,” paparnya.

Seperti yang dipapar Prof. Noorhaidi melalui kutipan Asef Bayat seorang profesor sosiologi berkebangsaan Iran mengatakan bahwa demokrasi bisa diterapkan oleh seluruh agama, namun tergantung kepada kondisi dari negara tersebut. “Islam seperti semua agama dapat berjalan seiring dengan demokrasi atau sebaliknya, tergantung pada kondisi sekitarnya seperti keadaan politik, ekonomi, sosial dan budaya,” jelasnya. (Hv)