Indonesia sebenarnya diharapkan memainkan peranan besar dalam isu maritim dunia dengan mempertimbangkan beberapa aspek krusial seperti wilayah geografis dan posisi geo-politik strategis Indonesia di kawasan Asia khususnya di Asia Tenggara. Bahkan Indonesia diprediksi oleh para akademisi dunia akan mengambil peranan sebagai pemimpin dalam kerjasama maritim diantara negara-negara ASEAN dan mewujudkan ASEAN Conectivity. Namun Presiden Jokowi tampak terlalu fokus dengan politik dalam negerinya atau sangat inward looking. Hal ini sangat kontradiktif dengan pernyataan politik luar negeri yang digembar-gemborkan di awal masa pemerintahannya yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Pernyataan ini disampaikan Profesor Motoko Shuto, Direktur International Area Studies, Graduate School of Humanities and Social Sciences, Universitas Tsukuba Jepang, Senin (7/11) dalam acara Special Seminar yang mengangkat tema Agenda for Japan-Indonesia Cooperation for Maritime Economic Development di Universitas Tsukuba Jepang. Hadir dalam seminar ini dosen-dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UMY, diantaranya Nur Azizah, Dian Azmawati, Sidik Jatmika, Djumadi M. Anwar, Sugeng Riyanto, Wahyuni Kartikasari dan Ratih Herningtyas yang bertindak sebagai pembahas (discussants). Turut hadir dalam acara tersebut dua orang mahasiswa IPIREL UMY Haryoyudo Satrio Anggoro dan Dhany Putra Pratama serta mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Tsukuba Jepang.
Profesor Shuto menambahkan, tantangan yang dihadapi ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan, membutuhkan leadership yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan baru. “Tantangan baru tersebut seperti kekuatan struktural Tiongkong versus Amerika Serikat dan Jepang atas Strategi ASEAN menghadapi ASEAN 2025. Selain itu ASEAN juga menghadapi tantangan untuk mewujudkan tata aturan dan kepemimpinan yang kuat untuk menghadapi Konflik Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan beberapa anggotanya,” ujarnya.
Apalagi, imbuh Profesor Shuto, agresivitas ekonomi Tiongkok yang masif di kawasan ASEAN tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Dalam perspektif inilah, Indonesia diharapkan mengambil peranan strategis untuk membawa ASEAN pada periode kemapanan sebagai kerjasama regional. “Tindakan tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menindak keras para pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia, tidak diikuti dengan pengembangan berbagai kebijakan lain yang sinergi dengan tujuan politik dalam negeri Indonesia. Padahal hal tersebut penting dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional dalam hubungan Indonesia dengan negara lain, serta untuk mewujudkan cita-citanya sebagai poros maritim dunia,“ pungkasnya.
