Pengamat Tata Negara UMY Nilai Pemilihan Wamen Bagian dari Politik Akomodatif

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Pengamat Tata Negara UMY Zuly Qodir menilai, para Wakil Menteri (Wamen) yang telah dipilih oleh Presiden Joko Widodo pada Kabinet Indonesia Maju ini bagian dari politik akomodatif yang telah dilakukan pada Pemilihan Umum (Pemilu) pada April lalu.
“Ini merupakan politik akomodatif Pak Jokowi kepada semua yang terlibat pada pemilu 2019. Saya berharap wakil menteri ini bisa bekerja maksimal, betul-betul bisa profesional karena menempati bidang-bidang yang strategis,” ujarnya, Senin (28/10/2019).
Oleh karena itu, apa yang menjadi visi dan misi Presiden Jokowi, kata dia, harus betul-betul di emban oleh para wakil menteri.
uly menilai, posisi wakil menteri yang persentasenya lebih banyak diduduki oleh profesional maka akan lebih baik.
“Kalau banyak profesional maka menurut saya itu pas, tapi kalau terlalu banyak partai politik atau masih 50:50 itu bagian dari akomodasi politik,” lanjutnya.
Zuly menambahkan, di dalam pidato Presiden Jokowi tidak menyebutkan pemberantasan korupsi secara eksplisit.
Lanjutnya, yang disebutkan secara eksplisit yakni pengembangan Sumber Daya Manusia dan reformasi birokrasi.
Menurut dia, reformasi birokrasi harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang bersih dan akuntabel.
Reformasi birokrasi akan berjalan dengan baik apabila Sumber Daya Manusia di dalam Kementerian itu orang yang bersih dari korupsi.
“Ini harus didorong oleh kejaksaan dan kementerian yang lain. Siapapun menteri yang korupsi, seperti janji Pak Jokowi bukan hanya tidak bisa bekerja, dalam arti menjalankan program 100 hari atau satu tahun, bisa bekerja tetapi kemudian kerjanya menabrak koridor hukum dalam arti koridor negara terutama korupsi uang negara, uang rakyat itu harus ditindak tegas Pak Jokowi,” ujarnya.(TRIBUNJOGJA.COM)
Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Pengamat Tata Negara UMY Nilai Pemilihan Wamen Bagian dari Politik Akomodatif, 

.
Penulis: Noristera Pawestri
Editor: Ari Nugroho