Pelembagaan Politik Negara Modern Al-Mawardi

September 14, 2018 oleh : superadmin-pa

Pelembagaan negara modern dalam pandangan al-Mawardi merupakan sistem ketatanegaraan yang mendapat legitimasi (hukum Fiqh) Islam.

Salah satu temuan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Rasdha Diana dalam Ujian Tertutup Disertasi yang diselenggarakan Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik pada Jumat, (14/9) di Ruang Study Hall Pascasarjana Lt. 1, Gedung Kasman Singodimedjo, Kampus Terpadu UMY. Disertasinya yang berjudul “Pelembagaan Politik Negara Modern Al-Mawardi” dipaparkan dihadapan tim penguji.

Rasdha menjelaskan bahwa Pancasila merupakan wujud kontrak sosial (sebagaimana gagasan al-Mawardi) dan ideologi merupakan norma-norma yang disepakati bersama sebagai dasar kehidupan sosial dan kenegaraan Indonesia merdeka. Dalam pelembagaan negara modern, al-Mawardi mendasarkan teori politiknya secara realistik, hal itu dapat dilihat dalam pemikirannya yang mempertahankan kepala negara harus berbangsa Arab Quraisy.

Dia menambahkan bahwa proses pemilihan kepala negara versi al-Mawardi memiliki dua alternatif yaitu proses pemilihan kepala negara oleh anggota lembaga Ahl al- Hali wa al-‘Aqdi dan penunjukan langsung oleh kepala negara sebelumnya. Selain itu, terdapat relevansi proses pemilihan kepala negara (presiden) Indonesia dengan proses pemilihan kepala negara (presiden) dalam perspektif al-Mawardi.

Hadir sebagai Tim Penguji yaitu Dr. Mega Hidayati, M.A. (Ketua Sidang), Prof. Dr. Siswanto Masruri, M.A. (Promotor/Penguji I), Dr. Surwandono, M.Si (Co-Promotor/Penguji II), Dr. Muh. Khaeruddin Hamsin (Penguji III), Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc (Penguji IV), dan Prof. Dr. Sjafri Sairin, M.A (Penguji V).

Setelah mempertimbangkan jawaban atas pertanyaan dan keberatan Tim Penguji dalam Ujian Tertutup Disertasi, Tim Penguji memutuskan bahwa Rashda Diana dinyatakan LAYAK maju ke Ujian Promosi Doktor (Terbuka) dengan perbaikan. Rashda Diana  diminta menyempurnakan disertasi sesuai saran, masukan, dan arahan dari Tim Penguji.