Program Doktor Politik Islam dan Program Pascasarjana mengadakan Bedah Buku karya Ian Douglas Wilson yang berjudul “Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru”. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah dan Social Movement Institute. Bedah buku yang berlangsung pada Selasa (15/1) di Ruang Sidang Direktur Pascasarjana Lt. 1 UMY, menghadirkan Ian Douglas Wilson (penulis), Dr. Zuly Qodir dan Eko Prasetyo (pembedah buku) serta Gus Bach (moderator).
Sebagai penulis, Ian D Wilson berpandangan bahwa keberadaaan geng, preman, dan milisi telah menjadi ciri yang melekat dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia. Terdapatnya kelompok kelompok-kelompok seperti FBR merupakan penubuhan dari kontradiksi dan ketegangan yang mencirikan politik jalanan Jakarta pasca-Orde Baru.
Lebih lanjut Ian D Wilson menjelaskan organisasi-oraganisasi seperti FPI dan FBR umumnya bebas dari kendali langsung militer atau polisi, asalkan mereka merepoduksi peran “serupa-negara” dalam memelihara tatanan sosial-politik yang umumnya kondusif bagi kepentingan elite politik dan bisnis. Dengan itu mereka menjadi “mitra” berharga, bahkan “aset bangsa”, yang bisa diberi konsesi-konsesi ekonomi dan politik.
“Demokrasi memberi peluang untuk menikmati kemungkinan-kemungkinan yang ada. Mereka menciptakan ketimpaan sosial dengan memberikan perlindungan, ” ungkap Ian.
Sementara itu, Zuly Qodir menambahkan keberadaan tiga elemen, TNI, Pengusaha, dan Politisi menjadikan preman tidak akan lepas dari elemen politik di Indonesia.
Di satu sisi, Eko Prasetyo melihat keberadaan preman dapat merambah kemana-mana bukan hanya dalam perlindungan semata. “Jika preman diberi ruang, maka akan merambas kemana-mana, bukan lagi ruang perlindungan tapi juga ruang akademik. Negera memelihara preman, tapi preman menegara. Preman bukan lagi menjadi sebuah harapan, namun menjadi sebuah terminal pekerjaan,” ujar Eko Prasetyo.
