Rasionalitas Koalisi Elektoral

Tulus Warsito – Sampai dengan artikel ini ditulis belum ada kejelasan konstelasi dan komposisi capres-cawapres untuk Pilpres 2019. Masih simpang siur, apakah hanya dua pasangan capres-cawapres atau tiga atau empat, begitu juga nama-nama capres dan cawapresnya.

Baru satu nama capres yang bisa dianggap dipastikan maju, itu pun masih pada tingkat desas-desus, yaitu sang petahana Jokowi. Yang lain masih dalam proses “seleksi”. Padahal jadwal pendaftaran capres-cawapres sudah secara resmi mulai dibuka.

Dari 14 partai politik peserta pemilu 2019, sebagian besar mendukung koalisi pemerintah, hanya empat di antaranya membentuk Koalisi Sekawan, yaitu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN, sebagai pesaing utama terhadap koalisi petahana.

Koalisi Sekawan kedengaran bagus sebutannya. Di samping berarti satu ikatan sahabat, juga berarti empat komponen. Berbeda dengan koalisi Petahana, yang sudah jelas akan mengusung (kembali) Jokowi, koalisi sekawan ini belum jelas amat bentuk visi dan misinya.

Bahkan Prabowo, yang dianggap mempunyai peluang paling besar untuk tampil sebagai capres, mengisyaratkan kemungkinan akan mendukung nama capres lain dari kubunya jika dianggap menguntungkan semua pihak.

Di sisi lain, Anies Baswedan yang diisukan berpeluang maju sebagai capres maupun cawapres, secara tegas menyatakan menolak untuk menjegal promotornya. Hal ini mengindikasikan jika para promotor, pimpinan Gerindra dan PKS, memberikan amanah kepadanya sangat boleh jadi dia akan maju dengan segala risikonya.

Tulisan singkat ini ingin mendiskusikan lebih lanjut mengenai: apa saja yang harus dilakukan dalam menyiapkan para kandidat capres maupun cawapres dalam pilpres 2019 ini? Apa yang harus dipahami dari koalisi elektoral, yaitu koalisi dalam rangka pemenangan pemilihan.

Jika tulisan pada alinea pertama di atas mengandung kebenaran, yaitu sampai hari ini masih simpang siur konstelasi kandidasi pilpres, hal ini menunjukkan kita semuanya (sebagai bangsa Indonesia) masih sangat lemah dalam hal menyiapkan kaderisasi kepemimpinan nasional.

“Keyakinan sementara yang baru memunculkan hanya satu nama petahana, Jokowi, sangat membahayakan masa depan politik berbangsa.”

Seolah-olah tidak ada sosok lain yang pantas maju ke panggung nasional, meskipun hanya pada tahap desas-desus.

Dalam perkembangan semacam ini, koalisi petahana sudah jelas duluan sosok capresnya, sedangkan kubu sebelah sudah sejak lebih dari setahun belakangan ini menggelorakan tagar #2019GantiPresiden, walaupun belum juga muncul nama penggantinya.

Menghadapi sang petahana yang didukung oleh begitu banyak partai politik dengan kua konstituen yang belum sepenuhnya berpola pikir modern, memerlukan koalisi yang basis pokoknya memenuhi kriteria berikut ini: non-ideologi, inklusif, heterogen, pragmatis.

Koalisi Elektoral bukanlah koalisi ideologis. Yang muncul saat ini, kubu Prabowo seolah dininabobokan dengan dukungan partai “Islam”, para ulama, dengan upaya memunculkan tokoh agama.

“Mendapat dukungan para ulama itu baik, tetapi tidak cukup untuk dapat memenangi persaingan di panggung yang realitasnya sangat heterogen di Pilpres 2019 ala Indonesia ini.”

Oleh karena itu bangunan Koalisi Elektoral harus realistik dalam memahami watak kontestasi dan kompetisi pilpres ini. Koalisi Elektoral sedapat mungkin harus mencerminkan inklusifitas pendukungnya. Jangan hanya berbasis pada satu segmen masyarakat saja.

Dengan demikian Koalisi Elektoral juga harus bersifat heterogen, mewakili kepentingan sebanyak mungkin segmen masyarakat. Dan yang paling penting adalah Koalisi Elektoral adalah pragmatis.

Kalau memunculkan nama-nama capres-cawapres hanya berdasarkan suka-tidak suka saja, atau karena kepentingan ambisi pribadi pemimpin kubu saja, misalnya, maka siapapun yang akan muncul dari mekanisme semacam itu akan kandas dengan sendirinya.

Mari kita cermati bersama, koalisi mana yang lebih realistis, pragmatis, inklusif, maupun lebih heterogen pendukungnya. Mari!

Sumber: