Program Doktor Politik Islam – Ilmu Politik mengadakakan Ujian Seminar Hasil Penelitan Disertasi untuk Suparto Iribaram yang mengambil judul “Keterwakilan Muslim dalam Birokrasi di Pemerintahan Kota Jayapura Papua” di Ruang Tutorial Pascasarjana Lt. 1 UMY, Rabu (20/12). Ujian Seminar ini menghadirkan Penguji diantaranya, Prof. Irwan Abdullah, M.A., Dr. Ulung Pribadi, M.Si., Dr. Hasse J, M.A., dan Dr. Mega Hidayati, M.A serta disaksikan mahasiswa dari Program Doktor Politik Islam – Ilmu Politik.
Suparto memaparkan bahwa sistem rekrutmen birokrasi di Kota Jayapura yang ditentukan oleh latar belakang etnis dan agama sangat jauh dari cita-cita birokrasi yang terbuka. Dalam sistem birokrasi modern, proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, para pegawai yang direkrut sejatinya didasarkan atas pertimbangan kompetensi dan tingkat pendidikan seseorang. Namun, faktanya hal ini tidak terlalu signifikan di Kota Jayapura. Proporsi atau representasi orang muslim di birokrasi pemerintah kota Jayapura sangat minim. Sejumlah jabatan SKPD di Kota Jayapura didominasi oleh pejabat dengan identitas keagamaan Kristen. Sementara pejabat muslim hanya menduduki beberapa SKPD di Kota Jayapura. Prosentase pemeluk Kristen Protestan di Kota Jayapura cukup besar ketimbang prosentase pemeluk agama lain adalah salah satu alasan yang dapat dijadikan rujukan terhadap praktik tersebut.
Suparto menambahkan, secara makro, mis-representasi muslim di birokrasi pemerintah Kota Jayapura dapat dibaca dalam tiga perspektif. Pertama, adanya perlawanan terhadap sistem negara yang dianggap sebagai representasi Islam. Indonesia adalah islam, demikian salah satu perspektif yang hingga saat ini terbangun di beberapa kalangan di Papua. Kedua, mengentalnya identitas lokal. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari otonomi khusus yang diberikan pada papua, yang telah memberikan ruang cukup luas bagi orang papua khususnya Jayapura untuk aktif dan menguasai pengelolaan daerahnya. Ketiga, melemahnya ikatan dan kesadaran kolektif. Pemberlakuan otonomi khusus dalam perjalanannya telah mengubah banyak kondisi papua, termasuk kesempatan yang sangat luas bagi orang asli papua. Akibatnya, orang yang bukan asli papua “terpinggirkan” secara kultural maupun struktural.
Penguji memberikan pertanyaan, saran maupun kritik terhadap materi teknis, metodologi dan substansi dari hasil penelitian disertasi yang telah dipaparkan. Suparto Iribaram diminta untuk melakukan revisi terhadap hasil peneletian disertasinya.(wsn/dep)
---
---
---
