Dr. Zuly Qodir, M.Ag

Yogyakarta, Beritasatu.com – Penggantian istilah kelompok radikalis berbasis agama menjadi manipulator agama yang diusulkan Presiden Joko Widodo, hanyalah sebagai penghalus bahasa tanpa mengurangi kesan negatif pada kelompok-kelompok radikal.

Pengamat radikalisme Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr Zuly Qodir mengatakan, istilah yang dilontarkan Presiden Joko Widodo tersebut, memang hanya memperhalus bahasa. Tetapi orang Indonesia, tidak suka dengan beberapa label yang dianggap negatif. Jadi apa pun istilahnya, segala hal yang berkesan negatif, terlebih lagi merujuk pada pemeluk agama tertentu dengan jumlah umat terbesar di negara ini.

“Akan lebih bisa diterima, kalau disebut dengan kaum ekstremisme. Jadi jelas menunjuk ekstremis atau para pengguna kekerasan atas nama agama. Tidak usah menjadi manipulasi, tetapi misalnya dengan istilah memanfaatkan agama untuk kepentingan kelompoknya atau politik, itu akan lebih bisa diterima,” ujar Zuly Qodir kepada Suara Pembaruan, Senin (4/10) petang.

Selain itu, ekstremisme sudah menjadi bahasa global sehingga bisa diterima semua. Akan lebih bisa diterima karena orang dengan agama apa pun, tidak suka dengan kelompok ekstrem apalagi orang Islam sendiri yang juga tidak luput dari sasaran kelompok ektrim tersenbut.

“Istilah ekstremis itu digunakan secara nasional-internasional, bahkan lebih relevan dari pada sebutan fundamentalis,” ujarnya.

Dikatakan, dalam setiap agama, pemahaman tentang fundamentalis memang tertuang sebagai akar beragama dan dapat dipahami secara filosofis sebagai secara beragama. Namun kamus internasional tentang fundamentalis itu menjadi berbeda makna jika dibawa ke Indonesia.

“Secara sosiologi antropologi-politik, istilah fundamentalis radikal itu dalam konteks ke-Indonesiaan menjadi berbeda makna, bahwa dalam beragama tiap orang harus fundamentalis, karena agama adalah sesuatu yang harus diyakini atau menuju akar beragamanya, menjadi berbeda jika dibaca secara sosiologis-antropologis,” terangnya.

Menurutnya, di dalam filsafat tidak ada yang salah dengan istilah fundamentalis, sementara dalam istilah ideologi politik dan keagamaan kontemporer, istilah fundamentalis cenderung negatif.

“Jadi makna filosifis cenderung bertabrakan dengan istilah sosiologi dan ideologi dalam ilmu-ilmu kekinian,” ucapnya.

Sehingga merujuk istilah ektrem yang disampaikannya, Zuly menegaskan bahwa istilah ekstrem menjadi bahasa yang bisa diterima, karena dimana-mana ekstrem tidak mencerminkan cara beragama.

“Kelompok ekstrem dalam beragama memang menggunakan idiom agama untuk memojokkan orang lain dan mengkafirkan orang dari golongan berbeda, sementara sebenarnya istilah fundamental sebenarnya tetap memiliki makna netral tetapi jadi secara politis merujuk pada agama tertentu dengan nilai negatif,” tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan rencana Menteri Agama Jenderal TNI (Purnawirawan) Fachrul Razi tentang larangan menggunakan cadar dan celana cingkrang di lingkup ASN, Zuly Qodir berkementar bahwa, waktunya kurang tepat, sebab polarisasi dukungan saat pemilu khususnya pemilihan presiden (pilpres), masih kuat hingga saat ini.

Dalam agama Islam, lanjutnya, tidak ada dasar penggunaan cadar dan celan cingkrang. “Tidak ada dasarnya beragama harus dengan pakaian yang demikian. Yang ada, adalah tidak usah berlebihan, misalnya, ada hadis Nabi yang mengatakan, janganlah kamu panjangkan kainmu sampai menutupi mata kaki. Tetapi bukan sampai ke lutut. Hadis itu memiliki makna jangan berlebihan,” ujarnya.

Maka, istilah ektrem juga bisa diartikan berlebihan. Dikatakan, menutup aurat sebagai kewajiban perempuan Islam pun tidak lantas dimaknai dengan penggunaan cadar ekstrem.

“Dalam konteks para ahli agama Islam, yang tidak perlu ditutup adalah wajah dan tangan. Jadi tidak dengan cadar dan tidak ada rujukan yang sahih yang mengatakan bahwa perempuan itu wajib bercadar. Karena itu, larangan untuk tidak bercadar, tidak bertentangan dengan agama. Cuma, karena tensi politik belum reda, mereka yang menolak, sebagian besar yang berada di kudu kontra Jokowi,” ujarnya.

Sementara. katanya, menteri agama adalah bagian dari tim sukses pasangan Joko Widodo- Makruf Amin, sehingga begitu menteri agama mengeluarkan aturan larangan bercadar dan bercelana cingkrang di lingkungan ASN, maka ini disebut dalam rangka menyingkirkan, mendiskreditkan orang Islam.

“Menurut saya, hanya persoalan waktunya saja yang tidak tepat, karena larangan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Politik telah menciptakan jarak secara sosial yang saat ini justru dijadikan simbol. Ini justru tidak produktif menurut saya,” katanya.

Sumber: https://www.beritasatu.com/nasional/583580/soal-penggantian-istilah-kelompok-radikal-pengamat-ekstremis-lebih-tepat-manipulator-agama-hanya-ganti-istilah