Rashda Diana saat memaparkan disertasinya

Al-Mawardi mampu melahirkan gagasan-gagasan politik kenegaraan yang dialektis transformatif dalam batas-batas tertentu yang relevan untuk dijadikan alternatif dalam kehidupan bernegara yang lebih demokratis. Al-Mawardi telah meletakkan instrumen-instrumen penting dalam bernegara dengan nilai-nilai agama sebagai panduan politik yang beretika untuk melaksanakan kekuasaan secara bermartabat.

Sebagaimana disampaikan oleh Rashda Diana dalam Sidang Promosi Doktor yang diselenggarakan Program Doktor Politik Islam pada Sabtu, (29/6) di Ruang Seminar Pascasarjana Lt. 4 Gedung Kasman Singodimedjo, Kampus Terpadu UMY. Disertasinya yang berjudul “Pelembagaan Politik Negara Modern Al-Mawardi” tersebut dipaparkan dihadapan Dewan Penguji.

Rashda menjelaskan bahwa dalam pengelolaan negara al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional (pelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi pelembagaan struktur negara.

“Pembagian pelembagaan negara al-Mawardi yang sistematis ini harus di pahami bahwa khilafah merupakan institusi tertinggi dalam negara. Namun khilafah tidak serta merta bisa bertindak otoriter, karena kedaulatan tetap di tangan rakyat dan tetap diawasi oleh nilai-nilai agama,” ungkap Rashda.

Rashda menerangkan bahwa pelembagaan politik negara modern al-Mawardi mempunyai relevansi dengan negara yang menganut sistem monarkhi konstitusional yaitu negara Malaysia. Sebagai negara kerajaan yang diatur secara konstitusional. Adanya relevansi konsep pelembagaan kementerian al-Mawardi terhadap sistem pelembagaan kementrian negara Malaysia.

“Dalam hal ini negara Malaysia menetapkan status quo bagi pemimpin (teori politik al-Mawardi; pemimpin harus berbangsa Arab dan keturunan Quraisy) dengan konstitusi Malaysia mengharuskan pemimpin Malaysia berbangsa Melayu Muslim. Negara Malaysia juga menggunakan sistem pemerintahan parlementer yaitu perdana menteri yang menjalankan pemerintahan untuk mengurusi rakyat”, terang Rashda.

Selain itu, sistem ini juga digunakan oleh negara Republik Islam Pakistan. Dalam hal ini, pemikiran al-Mawardi bahwa seorang Wazir Tafwidh (وزير تفويض ) yaitu pembantu kepala negara dalam menjalankan pemerintahan juga diberikan status quo dan perlu penegasan bagi pengisian jabatan kepala negara serta jabatan-jabatan pembantunya (wakilnya) yang penting.

“Dalam kasus Pakistan pemimpin harus muslim. Dan seorang Wazir Tafwidh atau perdana menteri harus mampu untuk mewakili kepala negara dalam mengelola urusan-urusan Negara”, tambahnya.

Konsep pelembagaan negara al-Mawardi sangat relevan dengan perkembangan pelembagaan negara modern dalam wilayah tata negara yang meliputi sistem pemerintahan dan administrasi Negara

Hadir sebagai Dewan Penguji diantaranya, Sri Atmaja P. Rosyidi, ST., M.Sc.Eng., Ph.D., P.Eng (Ketua Sidang), Dr. Hasse J., M.A (Sekretaris Sidang), Prof. Dr. Siswanto Masruri, M.A. (Promotor/Penguji I), Dr. Surwandono, M.Si (Co-Promotor /Penguji II), Dr. M. Khaeruddin Hamsin, Lc.M.A. (Penguji III), Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc (Penguji IV), Prof. Dr. Sjafri Sairin, M.A (Penguji V) dan Dr. Zuly Qodir, M.Ag (Penguji VI). Ujian bersifat terbuka dan disaksikan oleh beberapa tamu undangan dan mahasiswa pascasarjana UMY.

Setelah mempertimbangkan jawaban atas pertanyaan dan keberatan Dewan Penguji dalam Ujian Promosi Doktor, Rashda Diana dinyatakan lulus dan diberi gelar Doktor Politik Islam-Ilmu Politik. Rashda Diana yang merupakan mahasiswa beasiswa kemenag RI Tahun 2015, kini menjadi doktor ke-22 yang diluluskan oleh Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (dep)