Pemerintahan Aceh mempertahankan keputusan politik paradiplomasinya yang bertentangan dengan Pemerintah Indonesia dalam pembentukan Lembaga Wali Nanggroe .

Sebagaimana disampaikan oleh Takdir Ali Mukti dalam Sidang Promosi Doktor yang digelar Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik pada Kamis, (15/8) di Ruang Sidang Pascasarjana Lt. 4 Gedung Kasman Singodimedjo, Kampus Terpadu UMY. Takdir Ali Mukti memaparkan disertasinya yang berjudul “ Sengketa Politik-Paradiplomasi Antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe” di hadapan dewan penguji.

Takdir mengungkapkan bahwa ideologi GAM sebagai preferensi politik para pemimpin Pemerintahan Aceh baik Eksekutif maupun Parlemen, berpengaruh positif terhadap upaya mempertahankan keputusan politikparadiplomasi yang bertentangan dengan pemerintah pusat sebagai cara untuk merealisasikan poin-poin dalam MOU Helsinki sesuai dengan cita-cita perjuangan GAM.

“Rasionalitas politik para pemimpin Aceh sangat dipengaruhi oleh Tiroisme yang telah tertanam kuat dalam jiwa mereka selama bertahun-tahun sebelumnya,” Ujarnya.

Norma paradiplomasi (Paradiplomatic Norm) berpengaruh positif terhadap keputusan mempertahankan politik-paradiplomasi pemerintahan Aceh. Paradiplomasi sebagai norma internasional sangat berperan dalam pembentukan kepentingan ‘nasional’ (pemerintahan) Aceh.

“Rasionalitas politik para pemimpin pemerintahan Aceh menemukan kombinasi ideal antara semangat ‘Jihad’ melalui ‘diplomasi’ dengan ‘norma paradiplomasi’ yang biasa (custom) dilakukan oleh sebuah ‘substate’/pemerintah regional atau negara bagian,” tambah Takdir, yang juga merupakan Dosen HI UMY

Kewenangan urusan luar negeri itu harus diletakkan di tangan seorang Wali Nanggroe, karena posisinya yang lebih tinggi dari Gubernur dan parlemen Aceh.

“Dari sini dapat dimengerti bahwa, dalam konteks pasca perdamaian, (para)-diplomasi yang dilakukan oleh para pimpinan GAM adalah suatu bagian dari ‘Jihad’, dan bukan sekedar usaha untuk mempengaruhi bangsa lainnya (influence).” tutup Takdir.

Sidang promosi doktor bersifat terbuka dan disaksikan tamu undangan serta mahasiswa pascasarjana UMY.  Hadir Sebagai Dewan Penguji, antara lain Sri Atmaja P. Rosyidi, ST., M.Sc.Eng., Ph.D., P.Eng (Ketua Sidang) Dr. Hasse J, M.A. (Sekretaris Sidang), Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si. (Promotor/Penguji I), Dr. Surwandono, M.Si. (Co-Promotor/Penguji II), Dr. Ulung Pribadi, M.Si. (Co-Promotor/Penguji III), Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A. (Penguji IV), Dr. Dafri Agussalim, M.A. (Penguji V), dan Prof. Dr. Irwan Abdullah (Penguji VI).

Setelah mempertimbangkan jawaban atas pertanyaan dan keberatan Dewan Penguji pada Sidang Promosi Doktor, Takdir Ali Mukti dinyatakan lulus dan diberi gelar Doktor Politik Islam-Ilmu Politik. Takdir Ali Mukti menjadi doktor ke-24 yang diluluskan oleh Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.