Sebagai wujud nyata dan tanggungjawab kelembagaan, Program Studi (S3) Politik Islam-Ilmu Politik Program Pascasarjana UMY, selalu melakukan berbagai aktivitas akademik dalam rangka membangun iklim akademik yang kondusi di lingkungan UMY. Hal ini juga tidak lepas dari Akreditasi Program Studi yang telah meraih predikat terbaik (Akreditasi A) dari BAN-PT. Sebagai program studi tingkat doktoral yang konsens pada kajian politik keislaman, PI menghadirkan seorang tokoh pendidikan dari Universitas Zaytuna Tunisia, Prof. Dr. Muhammad Al Mestiri. Dalam uraiannya, Al Mestiri menegaskan bahwa pasca Arab Spring, memunculkan tantangan baru bagi negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Dalam penyampaiannya pada seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (13/10) di Ruang Sidang pascasarjana UMY lantai 1, Prof. Al Mestiri menyampaikan bahwa salah satu permasalahan dari Arab Spring adalah kemunculan berbagai bentuk gerakan Islam di berbagai negara [mayoritas penganut Islam], serta adanya kondisi mempersempit hak wanita dalam berpolitik.
“Kemunculan pergerakan Islam memberikan tantangan baru bagi negara-negara yang berdampak Arab Spring. Seperti yang diketahui, pada fenomena kemunculan Arab Spring ini rakyat menuntut pemimpin diktator untuk memimpin secara demokratis. Sedangkan permasalahan yang nyata dengan adanya revolusi sistem yang dihasilkan dari Arab Spring tersebut yaitu ada pada pergerakan Islam itu sendiri,” tandas guru besar Tunisia tersebut.
Prof. Al Mestiri menambahkan, persoalannya kemudian adalah selain menyelesaikan efek bawaan Arab Spring, persoalan yang lebih teknis adalah bagaimana menyatukan demokrasi yang cenderung sekuler terhadap pergerakan Islam merupakan kondisi serius yang belum menemukan titik temunya. “Kita tahu bahwa gerakan Islam menggunakan sistem pemikiran Islam. Yang menjadi permasalahan saat ini, bagaimana agar gerakan Islam bisa menerima demokrasi itu sendiri, dan bagaimana membangun politik dan Islam di satu sisi, sementara sistem demokrasi telah dipergunakan oleh negara-negara yang berdampak pada Arab Spring pada sisi lain. Ini sulit dilakukan, karena sistem demokrasi berasal dari pemikiran sekuler,” jelasnya.
Fenomena Arab Spring sendiri yang terjadi pada tahun 2010 lalu bermula dari negara Tunisa yang kemudian merambah negara-negara Arab lainnya. Di Tunisia sendiri Arab Spring berlangsung dalam kurun waktu 2010 hingga awal 2011. Fenomena Arab Spring tersebut berawal dari ketidakpuasan rakyat Tunisia kepada rezim pemerintah Presiden Tunisia, Ben Ali. Rezim pemerintahan tidak mampu mengakomodasi kepentingan banyak pihak, khususnya ruang politik bagi perempuan. Inilah selanjutnya memunculkan karakteristik Imamah dalam sistem perpolitikan.
“Sebagai negara yang menjadi cikal-bakal munculnya Arab Spring, di Tunisia muncul satu gerakan yang menunjukkan munculnya karakteristik gender yang dinamakan Imamah. Dengan kata lain, wanita tidak bisa menjadi imam (pemimpin, red) yang memerintah secara mutlak. Sebab, banyak gerakan Islam dan ruang politik dikuasai oleh laki-laki. Dilihat dari dampak pasca Arab Spring ini diharapkan dapat memunculkan model baru dalam perpolitikan yang dapat menyatukan gerakan-gerakan Islam dengan sistem yang dianut oleh sebuah negara,” tutupnya. (hs/wsn)
