Majelis Muslim Papua (MPP) memiliki peran yang strategis dalam mengkonsolidasikan kelompok-kelompok Islam di Papua. Semangat utama berdirinya adalah sebagai wadah bagi kelompok Muslim Papua yang berasal dari beragam latar belakang etnis dan daerah. Mereka yang terhimpun di dalam wadah MMP ini bukan hanya Muslim yang berasal dari Papua, tetapi juga Muslim yang datang kemudian menetap di Papua, dalam hal ini Muslim pendatang.
Hal tersebut sebagaimana dipaparkan Musa Rumbaru dalam Ujian Seminar Hasil Penelitian Disertasinya yang berjudul “Konstruksi Identitias Muslim Papua: Studi terhadap Kiprah Majelis Muslim Papua di Era Otonomi Khusus” dihadapan penguji, Rabu (20/12) di Ruang Tutorial Pascasarjana Lt. 1 UMY.
Musa Rumbaru menjelaskan secara kelembagaan, , MMP dibutuhkan untuk mewakili Muslim dalam berbagai kepentingan dan kesempatan. Pertama, motif dibentuknya MMP memiliki dua makna atau tujuan. Selain sebagai wadah silaturrahim yang mempersatukan kelompok Islam, juga merupakan media atau saluran perjuangan bagi kelompok Muslim. Kedua, keberadaan MMP di Papua berdampak pada konsepsi terhadap Muslim itu sendiri. Muslim yang diidentikkan dengan Indonesia, bagi banyak kalangan di Papua, berpotensi ‘mengganggu’ keberlangsungan kekuasaan orang-orang Papua. 
Konstruksi masyarakat Papua terhadap Muslim memang beragam. Sebab, pada salah satu suku asli di Papua, misalnya Dani, memeluk Islam dengan tetap pada pengaruh adat/tradisi yang masih kuat. Bahkan, Muslim di satu sisi diasosiasikan dengan orang pendatang yang dianggap tidak memiliki ‘hak’ untuk menduduki posisi-posisi penting di Papua, khususnya di Jayapura. Hal ini dapat dilihat misalnya pada komposisi pejabat di lingkungan pemerintah kota Jayapura yang didominasi oleh Kristen Papua dan Kristen Pendatang. Ketiga, kiprah politik MMP di masa mendatang masih didominasi oleh politik alokatif dan akomodatif. Muslim meskipun memiliki wadah yang solid seperti saat ini, namun masih harus terus berjuang untuk mewujudkan kepentingan-kepentingannya. MMP dengan posisi strategis yang menjadi wadah kelompok Muslim akan menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam setiap perhelatan pesta demokrasi khususnya pilkada (Gubernur dan Bupati/Walikota). Secara kuantitas, Muslim khususnya di Jayapura sangat signifikan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi nilai tawar MMP secara kelembagaan.
Hadir sebagai Penguji diantaranya, Dr. Surwandono, M.Si., Dr. Hasse J, M.A., Dr.phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., dan Prof. Irwan Abdullah, M.A., serta disaksikan mahasiswa dari Program Doktor Politik Islam – Ilmu Politik. Penguji memberikan pertanyaan, saran maupun kritik terhadap materi teknis, metodologi dan substansi dari hasil penelitian disertasi yang telah dipaparkan. Musa Rumbaru diminta untuk melakukan revisi terhadap hasil penelitian disertasinya.(wsn/dep)
---
---
---
